PAGAR NUSA KOTABLITAR - Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagarnusa adalah organisasi yang mewadahi Pencak Silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 22 Rabi'ul Akhir 1406 H / 03 Januari 1986 M di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur dengan Ketua Umum pertamanya adalah KH. Abdulloh Maksum Jauhari dalam rangka menyatukan dan mewadahi sejumlah perguruan silat NU yang dahulunya beragam dan berdiri sendiri-sendiri.[1] Hingga saat ini PSNU PAGARNUSA memiliki nama resmi "Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagarnusa".[2] PSNU PAGARNUSA berdiri sebagai badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berbasis gerakan dalam melaksanakan kebijakan NU pada pengembangan seni, budaya, tradisi, olahraga pencak silat, pengobatan alternatif, dan pengabdian masyarakat.

Sejarah

Berdirinya PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGARNUSA ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh perasaan gelisah yang dirasakan oleh para ulama terutama perguruan pencak silat yang kala itu tidak ada suatu wadah yang menaungi para perguruan pencak silat yang jumlahnya tidak sedikit, para ulama dan pendekar menyayangkan jika perguruan pencak silat di lingkungan NU kala itu tidak ada wadah tersendiri untuk bersatu dalam suatu wadah. Lantas kemudian suatu ketika, pendekar asal Ponorogo, Jawa Timur Yaitu Drs. KH. Muhammad Nur Aziz yang mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah wadah khusus perguruan pencak silat di kalangan NU, Akhirnya Drs. KH. Muhammad Nur Aziz menyampaikan gagasannya ke KH. Lamro Asyhari Muridnya sendiri dan mengutus untuk menyampaikan gagasan beliau ke para kiyai dan pendekar NU.

Lalu KH. Lamro Asyhari mengutus Gus Reza Fahlevi, Gus Khamim Kohari dan para pendekar tebuireng lainnya membentuk panitia untuk mempersiapkan pertemuan pertama pada tanggal 27 September 1985 M, setelah itu para ulama dan pendekar pencak silat menghadiri undangan panitia dan melaksanakan musyawarah pertama di Pesantren Tebuireng, Jombang dan beragenda untuk mendirikan sebuah organisasi yang berafiliasi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan tujuan khusus untuk mewadahi dan mengembangkan kemampuan di bidang pencak silat.

Pertemuan kedua yakni pada tanggal 03 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, dihadiri oleh Tokoh Silat dari Pondok Pesantren Tebuireng, Tokoh Silat dari Pondok Pesantren Lirboyo, Tokoh Silat dari Nganjuk, Tokoh Silat dari Ponorogo, Tokoh Silat dari Pasuruan dan beberapa tokoh silat lainnya. Untuk utusan yang dikirim dari PWNU adalah KH. Bukhori Susanto dan KH. Suharbillah, dari pertemuan itu KH. Lamro Asyhari sempat ditunjuk jadi ketua tetapi beliau asih muda akhirnya KH. Abdullah Maksum jauhari yang menjadi ketuanya dan menyepakati keputusan penting yaitu: 1. Terbentuknya pengurus Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama yang disingkat IPSNU, 2. Menugaskan kepada para peserta untuk mengusulkan AD dan ART serta simbol IPSNU untuk dibahas pada pertemuan berikutnya.

Lalu di pertemuan ke tiga bertempat di pondok pesantren Al Masruriyyah berada di depan pondok pesantren tebuireng, acara pokok adalah membahas AD/ART dan simbol IPSNU akhirnya menghasilkan keputusan: 1. Simbol IPSNU disetujui, 2. AD/ART belum bisa dibahas tuntas untuk itu menugaskan KH. Suharbillah untuk menyelesaikannya.

pada tanggal 20 Maret 1986 di aula kantor PWNU di jln. Raya darmo no 96 surabaya, PWNU diwakili KH. Anas Thohir menanggapi perihal masalah nama karena IPSI menyarankan jangan memakai nama langsung induk organisasi, maka KH. Anas Thohir mengusulkan nama "PAGARNUSA" lengkapnya IPSNU PAGARNUSA, nama sekaligus simbol PAGARNUSA tersebut ciptaan KH. Mujib Ridwan putra dari KH. Ridwan Abdullah pencipta lambang NU, dari keputusan itu akhirnya disepakati nama IPSNU PAGARNUSA.

lalu pada tanggal 26 Maret 1986 bertempat di TPQ Khodijah Surabaya, jawa timur. Nama Ikatan Pencak Silat NU Pagarnusa disahkan dan pengurus yang telah terbentuk dan dilantik oleh KH. Imron Hamzah PWNU Jawa Timur, kiasan nama PAGARNUSA adalah Pagarnya NU dan Bangsa.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 1986, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang ketika itu dinahkodai oleh KH. Ahmad Shidiq sebagai Rais 'Aam dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum-nya, melakukan peresmian terhadap Lembaga Pencak Silat Nahdhatul Ulama Pagarnusa sebagai salah satu lembaga di bawah pangkuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan ketua umum LPSNU Pagarnusa pertama kali dijabat oleh KH. Abdullah Maksum Jauhari.

IPSNU Pagarnusa mengadakan Munas I di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kraksaan, Probolinggo. Surat kesediaan ditempati sebagai penyelenggara munas ditandatangani oleh KH Saifurrizal. la juga yang menentukan tanggal pelaksanaan acara tersebut, yaitu 20-23 September 1991. Namun, ternyata itu adalah tanggal yang tepat dengan 100 hari wafatnya KH Saifurrizal sehingga pada pembukaan acara pun terlebih dahulu diadakan tahlilan.

Sesuai hasil Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya (1994), Lembaga Pencak Silat NU Pagarnusa berubah status dari Lembaga menjadi badan otonom. Kemudian pada Muktamar NU di Lirboyo (1999), status Badan Otonom kembali berubah menjadi lembaga.

Munas II IPSNU Pagarnusa diadakan di Padepokan IPSI Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada 22 Januari 2001. Acara ini diikuti perwakilan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Riau, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan, Jawa Timur yang merupakan pusat pengembangan IPSNU Pagarnusa mengikutsertakan perwakilan dari cabang-cabang yang ada di 35 kabupaten/kota se-Jawa Timur dan pondok pesantren. Acara yang dibuka oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid ini membahas agenda-agenda: (1) Organisasi: Membahas masalah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) IPS-NU Pagarnusa; (2) Ke-Pasti-an: Membahas masalah Pasti (Pasukan lnti) dan perangkat yang lain yang meliputi seragam dan atributnya, keanggotaan, dan kepelatihan; (3) Teknik dan Jurus: Membahas, menggali, dan menyempurnakan jurus-jurus yang sudah dimiliki oleh IPS-NU Pagarnusa

Akhirnya pada Muktamar NU ke 31 di Boyolali pada tanggal 28 November - 02 Desember 2004 IPSNU PAGARNUSA jadi Badan Otonom sampai sekarang.

Hierarki Organisasi

1.    Pimpinan Pusat (PP) di tingkat nasional;

2.    Pimpinan Wilayah (PW) di tingkat provinsi;

3.    Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) berkedudukan di kepengurusan luar negeri;

4.    Pimpinan Cabang (PC) di tingkat kabupaten/kota;

5.    Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan;

6.    Pimpinan Rayon (Rayon) berkedudukan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan;

7.    Pimpinan Ranting (Ranting) di tingkat desa/kelurahan.